Pilihan
Penilaian dari Peneliti LIPI
Siti: Sistem Pemilu Terbuka Harusnya Diperbaiki, Bukan Diganti

JAKARTA (RUANGRIAU) - Sistem demokrasi di Indonesia memiliki kecacatan. Kecacatan itu lantaran tidak ditopang oleh pilar demokrasi.
Demikian diungkapkan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, dalam diskusi OTW 2024 'Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu' di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).
"Pilar-pilarnya itu parpolnya, elitnya, aktornya, kita semua itu, ini apa sih? Sistem demokrasi apa kita ini? Parpolnya tidak menopang," kata Siti dikutip dari detik.com
"Masa hari gini masih juga setuju dengan sistem proposional tertutup, sementara kita sudah tahu kita menjalani ini (proposional terbuka). Jadi karena kita tidak setuju dengan sistem proposional terbuka, kita evaluasi," sambung Siti.
Menurutnya, dalam proses tahapan pemilihan umum (Pemilu) yang tengah berjalan, tidak semestinya ada perubahan aturan. Siti kemudian membandingkan sistem proporsional tertutup dan terbuka di Indonesia.
"Seharusnya tidak dalam keadaan kita menapaki tahapan pemilu begini diganti. Siklus itu yang harus di ini. Lalu juga tentang proposional tertutup terbuka mana yang paling tepat untuk Indonesia? Tidak juga tertutup, buktinya tertutup kita tinggalkan menjadi terbuka," katanya.
Siti mengatakan, jika ada kekurangan dalam sistem Pemilu coblos calon legislatif (Caleg), seharusnya tidak langsung untuk diubah. Dia menyebut dengan mengubah secara tiba-tiba, membuat demokrasi di Indonesia tidak ada peningkatan.
"Ketika terbuka ada kekurangan, ini yang perlu diperbaiki bukan ujug-ujug diganti, siapa yang bisa menjamin itu. Cara pandang yang seperti itu, yang menurut itu membuat kita semua berpolitik dan berdemokrasi itu tidak juga naik kelas, tidak matang kita. Berpikir kita ini terus-menerus dijadikan seperti orang bodoh kita itu disuruh menerima keputusan-keputusan sepihak itu," ujarnya.
"Ini yang artinya kita semua harus bangkit untuk mengawal bahwa Indonesia butuh pencerdasan melalui KPU nanti dilakukan sosialisasi yang besar-besaran kepada calon-calon pemilih supaya ada peningkatan kualitas calon pemilih," tambah Siti. (*)
Berita Lainnya
Siak vs 24 Daerah Lain: Siapa yang Siap dan Siapa yang Masih Kesulitan Gelar PSU?
JAKARTA (RUANGRIAU.COM) – Dari 24 daerah yang diwajibkan menggelar Pemungutan .
Catat ya! Debat Publik Kedua Cawako Pekanbaru 22 November
PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Catat ya! Debat publik kedua calon wali kota (Cawako.
Tahapan Kampanye di Media, Bawaslu dan KPU Kampar Sepakat Bentuk Gugus Tugas Pengawasan
KAMPAR (RUANGRIAU.COM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampa.
Abdul Wahid: Jika Bukan Karena Perintan Tuan Guru UAS dan Tokoh-tokoh, Saya Tidak Sanggup Maju Calon Gubernur
PELALAWAN (RUANGRIAU.COM) - Titik terakhir Kampanye Zona Tiga Pasangan Calon Gub.
Sabtu Malam, KPU Gelar Debat Publik Paslon Bupati dan Wabup Kampar
KAMPAR (RUANGRIAU.COM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar bakal meng.
Mhd Amin: Debat Publik Penting Bagi Masyarakat Agar Tahu Visi Misi Paslon
PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabu.