Pesan KPK ke Pimpinan BUMD: Jangan Nanti Pakai Baju Oranye

JAKARTA (RUANGRIAU.COM) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, pesan kepada pemimpin dan pegawai BUMN dan BUMD untuk tidak terlibat dengan kasus tindak pidana korupsi. Sebab, KPK tidak akan segan-segan menjerat dan memakaikan para terduga pelaku 'pakaian oranye' khas tahanan khas tahanan KPK. 

"Ketika terjadi tindak pidana korupsi, mohon izin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mana kala ada yang terjadi di antara kita yang ada di sini, Insyaallah tidak ada, maka bapak-bapak dan ibu-ibu akan pakai baju oranye," katanya dalam acara Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah semua tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara ataupun penyalahgunaan wewenang. Semisal terlibat gratifikasi, penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran dan perizinan.

"Apa yang dimaksud dengan tindakan korupsi itu adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merugikan keuangan negara, itu yang pertama. Yang selanjutnya ada perbuatan pejabat penyelenggara negara, tidak merugikan keuangan negara tapi menyalahgunakan kewenangan. Ini juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi," jelasnya. 

"Yang berikutnya pejabat penyelenggara negara yang juga menerima sesuatu, dapat berupa suap atau gratifikasi dari siapapun kepada penyelenggara negara, dan ini dapat dikualifikasikan juga sebagai suatu tindak pidana korupsi," terangnya lagi. 

Johanis mengatakan, meski jajaran Direksi dan Komisaris serta pegawai BUMN dan BUMD lainnya secara Undang-Undang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, namun tindak-tanduk mereka tetap dapat diusut KPK jika diduga terlibat pidana korupsi. 

Sebab pada dasarnya sumber pendanaan BUMN dan BUMD berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Belum lagi pekerjaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan milik negara ini kerap kali berkaitan langsung dengan penugasan dari pemerintah untuk masyarakat luas. 

"Perusahaan BUMN dan BUMD yang juga menurut peraturan perundang-undangan, meskipun tidak dikatakan sebagai penyelenggara negara, tetapi apapun alasannya dia dapat dikualifikasi sebagai penyelenggara negara," ucap Johanis. 

"Karena BUMN dan BUMD sumber dananya berasal dari negara dan pemerintah. Sehingga BUMN dan BUMD dapat menjadi tersangka terpidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tegasnya lagi. 

Karena hal inilah ia kembali menekankan agar para pekerja BUMN ataupun BUMD untuk tidak sekali-sekali melakukan tindak pidana korupsi ini. Sebab menurut Johanis pihaknya tidak akan segan-segan mengusut kasus tersebut dan memenjarakan yang bersangkutan. 

"(Kalau terlibat) tindak pidana korupsi maka kami tidak mengenal siapa bapak lagi. Yang kami tahu bapak adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga sungguh layak dipakaikan baju oranye dan kemudian dititipkan di dalam rutan KPK yang ada di sekitar sini juga. Itu pak, tolong itu direnungkan dengan baik," tegasnya. 

Sindiran Jumlah Komisaris BUMD, Bak Keajaiban Dunia 

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti persoalan komisaris pada BUMD. Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir memberikan sindiran komisaris di BUMD ibarat keajaiban dunia. 

Dia mengatakan, jumlah komisaris di BUMD lebih banyak dari direksi. Oleh karena itu, ia mempertanyakan bagaimana BUMD bisa untung dengan kondisi tersebut. 

"Candi Borobudur tujuh keajaiban dunia, di sini ada delapan di mana komisarisnya lebih banyak dari direksinya. Terus gimana mau untung, dijadikan sebagai tempat penampungan. Kenapa, sebagai ya nggak enak, temen ini itu dan sebagainya," ujarnya. 

Berdasarkan data yang ia sajikan, jumlah BUMD tercatat 1.057 perusahaan dengan aset Rp 899,3 triliun. Adapun total direksinya sebanyak 1.907 orang dan jumlah dewa pengawas/komisaris 1.990 orang. Jumlah pegawai BUMD tercatat 153.760 orang. 

Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan, 30% dari jumlah BUMD kolaps. "Dari 1.057 BUMD ini yang asetnya Rp 889 triliun, itu mungkin dengan 2024 sudah meningkat. Dari 1.057 ini, itu 30% kolaps," katanya. 

Tomsi mengatakan, perusahaan itu kolaps karena modalnya habis. Kemudian, perusahaan ini menjadi beban daerah karena harus membayar tenaga kerja atau pegawai. 

"Kolapsnya modal habis, terus membebani daerah, apa, bayar itu loh bayar tenaga kerja, bayar pegawai," ujarnya. (*)