Pansus Peningkatan Status Kepenghuluan Nilai DPMK Tak Serius Selesaikan Ranperda

BAGANSIAPIAPI (RUANGRIAU.COM) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Status Kepenghuluan, Perwedesuito berang. Pasalnya, sampai hari ini tidak mendapat kabar sampai dimana perkembangan pembuatan Peta berbasis BIG.

Sehingga, Perwedesuito menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan (DPMK) selaku OPD pengaju ranperda tersebut tidak serius untuk menyelesaikan ranperda menjadi Perda.

"Sudah dua tahun belum juga selesai, terakhir meminta peta berbasis BIG namun sampai hari ini, kemarin rapat terakhir kita sudah finalisasi bahwa kita kasih waktu sampai tanggal 12 Agustus, sampai hari ini lembaga DPRD ini tidak pernah diberitahukan oleh PMK apa persoalannya, apakah barang ini siap atau tidak siap sampai hari tidak ada," ketus Perwedesuito disela Rapat Paripurna DPRD Rohil Senin (26/8).

Dilanjutkan Perwedesuito, melihat tidak adanya kabar terkait Pansus ini dirinya sebagai ketua Pansus merasa tidak dihargai, bahwa Lembaga DPRD juga tidak dihargai.

"Si Sugi itu hadir beberapa kali kami sampaikan, pak Sugi kalau ini disahkan yang untung itu pak Bupati karena pada saat masa pak Bupati ada empat kepenghuluan ditingkatkan statusnya menjadi definitif berdasarkan Perda," ungkap Perwedesuito.

Dia mengaku heran, sampai hari ini tidak ada kejelasannya, tidak ada kabar sama sekali artinya, kata Perwedes apakah dari pihak PMK ini merasa kalau ini disahkan ketua Pansus nya dapat nama?

Lebih jauh, Perwedesuito juga menyebut bahwa terkait hal ini dirinya pribadi tidak memiliki kepentingan apapun, hal ini semata kepentingan masyarakat banyak.

"Kita ingin melihat Datuk penghulu ketika melihat masyarakat begitu antusiasnya untuk meningkatkan status kepenghuluan ini tapi sampai hari ini pak Yandra (Kadis PMK) dengan bawahannya tidak memberikan kabar," tukasnya lagi.

Politisi PPP ini mengaku heran, apa yang sebenarnya yang terjadi di PMK, apakah diurus atau tidak.? "Kemarin katanya mau dibawa ke provinsi, maka kita finalisasi. Nah, masalah peta ini kita beri waktu sampai tanggal 12 Agustus sekarang sudah tanggal 26 tidak ada kabar," sebutnya.

Perwedesuito meminta kepada Kepala DPMK Rohil Yandra agar segera menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya. (*)