Jokowi: Janji Tujuh Tahun Lalu Masih Berlaku, Pangdam, Kapolda dan Danrem Hati-hati

JAKARTA (RUANGRIAU) –Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mewanti-wanti kepada Kapolda, Danrem dan Pangdam untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah masing-masing. Itu seiring dengan potensi fenomena cuaca el nino.

”Saya ulangi mengenai janji tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati, saya hanya ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku,” tegas Presiden Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2023 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Presiden memberikan peringatan untuk sejumlah wilayah yang rawan terjadi  Karhutla, antara lain Riau, Sumatra Utara, dan Kalimantan. Pemanasan suhu di wilayah tersebut mulai terjadi pada akhir Februari hingga Maret.

Jokowi pernah mewanti-wanti kepada Kapolda dan Pangdam akan mencopot mereka dari jabatannya jika karhutla terjadi di wilayah yang dipimpin.

”Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama. Dicopot,” kata Presiden saat itu.

Dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2023, Presiden Joko Widodo memberikan pembekalan dan pengarahan. Agar TNI-Polri dapat menjaga solidaritas dan kondusivitas, terutama menjelang tahun politik 2024.

Rapim TNI dan Polri membahas berbagai hal terkait tugas pokok dan fungsi terkait kedua lembaga keamanan tersebut, salah satunya tentang pengamanan Pemilu 2024. Selain pengamanan Pemilu, juga dibahas terkait dukungan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.

”Materi (yang dibahas) tentang PAM Pemilu, mengamankan agenda-agenda strategis nasional mulai dari investasi, pertumbuhan ekonomi, event nasional dan internasional, serta menjaga stabilitas keamanan,” papar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Tahun ini, Rapim TNI dan Polri mengangkat tema TNI Polri Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. (*)