PT SMI Siap Jadi 'Bank Dunia' untuk Pemda

JAKARTA (RUANGRIAU) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) akan menjalankan tugas baru. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi pemerintahan daerah (Pemda).

Langkah ini merupakan bagian dari transformasi yang menjadi inisiatif dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan, transformasi pada PT SMI ini akan membuat perusahaan tersebut berperan layaknya Bank Dunia atau Bank Dunia-nya bagi Pemda di Indonesia.

"Kami saat ini sedang mencoba melakukan transformasi PT SMI. Saat ini ingin menjadikan PT SMI semacam World Banknya daerah, dengan kliennya itu daerah yang pemda 446 tadi," kata Luky saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (8/2 /2023).

Transformasi ini sekaligus melanjutkan peran penting PT SMI selama pandemi dalam program pemulihan ekonomi daerah dengan mengalirkan pinjaman yang terbukti sukses. Pemerintah daerah mampu melanjutkan aktivitas ekonominya di tengah fokus pemulihan kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

Dengan adanya transformasi itu, Luky berharap pemda nantinya tidak harus bergantung lagi pada anggaran transfer dari pemerintah pusat melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembangunan di daerah-daerahnya.

Hal ini pun dibenarkan oleh Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan ke depan diminta oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk bisa berperan lebih jadi mitra pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan di daerah bukan hanya untuk infrastruktur pinjaman.

"Salah satu yang paling kongkrit itu adalah bagaimana belanja daerah itu APBD bisa lebih baik, sehingga APBD bisa jadi alat fiskal untuk menyelesaikan kemiskinan dan redistribusi," tulisnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (9/2/2023).

Selain itu, tentunya mendukung program seperti hilirisasi atau industrialisasi di daerah. Transformasi ini, kata Edwin, juga dilakukan untuk mendorong belanja pemerintah daerah.

Oleh karena itu, PT SMI menyiapkan tiga langkah konkrit yang akan dikedepankan untuk menopang transformasi ini. Pertama, PT SMI akan memperbanyak variasi produk pembiayaan. Tidak hanya memberikan pinjaman berbasis kegiatan, tetapi juga pinjaman berbasis kebijakan. Contohnya, pinjaman yang mendukung program pengurangan kemiskinan atau program pemberdayaan aparatur daerah.

Edwin melanjutkan, langkah kedua adalah perluasan sumber dana. Nantinya, PT SMI bisa berperan sebagai pengelola trust fund untuk daerah.

“Dengan undang-undang HKPD yang mengatur adanya trust fund manager, PT SMI ditunjuk untuk mengelola dana hibah untuk daerah,” katanya.

Nantinya, kata Edwin, dana hibah ini bisa dipadukan dengan kebijakan pinjaman guna mendukung program pembangunan pemerintah. Langkah kongkrit selanjutnya, Edwin mengemukakan bahwa PT SMI akan membangun lembaga penelitian SMI agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dalam mengembangkan pembangunan dan ekonomi daerah.

Pasalnya, karakteristik daerah-daerah di Indonesia berbeda-beda sehingga program kegiatan dan pembiayaannya harus sesuai. Edwin mencontohkan DKI Jakarta, sumber pertumbuhan ekonominya berasal dari sektor jasa, tentunya berbeda dengan Jawa Tengah yang masih mengandalkan industri dan pertanian.

Ia pun menyatakan bahwa transformasi ini tidak akan mengubah status PT SMI. Perusahaan akan tetap menjadi BUMN, bukan lembaga.

“Kalau kerangka PT SMI tetap menjadi BUMN Kemenkeu, bukan Lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang,” jelasnya. (*)