DPRD Tengahi Persoalan Masyarakat dengan PTPN IV

BAGANSIAPIAPI (RUANGRIAU.COM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Komisi A menengahi persoalan lahan antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara IV. 

Komisi A mengundang kedua belah pihak berdasarkan surat dari pihak PTPN IV dan  masyarakat. Terkait adanya penyerobotan tanah garapan masyarakat pada hamparan bidang tanah hak milik Datuk Laksamana Raja Dilaut. 

Lahan tersebut terletak di Grand Sultan Bertarikh 24 Syawal 1973 Hijriah berlokasi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. 

RDP itu dipimpin langsung Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Wakil Ketua Hamzah SHI, MM dan anggota Komisi A. 

Anggota Komisi A DPRD Rohil Samsul Akmal SPd menyebutkan, bahwa pihaknya selaku penengah menyarankan kedua belah pihak untuk turun kelapangan menentukan titik koordinat dan berembuk menyelesaikan persoalan lahan yang disengketakan tersebut. 

Dia mengakui adanya 669 hektar lahan status quo tersebut, namun belum memastikan yang di klaim oleh Datuk Laksamana Raja Dilaut tersebut ada berapa. 

"Apakah 669 hektar yang menjadi persoalan masyarakat itu memang milik Datuk Laksamana Raja Dilaut tersebut," kita perlu pastikan ini. 

Untuk itu Samsul menyarankan kedua belah pihak turun kelapangan menentukan titik koordinat, jika lahan masuki wilayah Rohil tentu kita telah dirugikan. 

Menurutnya, Komisi A hanya mendengar dan menjembatani persoalan masyarakat dengan perusahaan. Ditambahkan terkait saran masyarakat yang meminta PTPN IV membuat kanal  perlu dipertimbangkan. 

Sementara keinginan Datuk Laksamana Raja Dilaut dan lahan HGU apakah masuk wilayah Bagan Sinembah maka harus dikeluarkan. Untuk memastikan batas HGU itu maka harus disandingkan di lapangan. 

"Dengan demikian kedua belah pihak perlu turun ke lapangan dengan melibatkan BPN oleh karena HGU PTPN IV berada di Labusel Sumut. Jika ternyata masuk daerah Rohil maka kita telah dirugikan," katanya. (*)