Program MBG Diperlukan di Tengah Tantangan Ekonomi

JAKARTA (RUANGRIAU.COM) - Program makan bergizi gratis (MBG) diperlukan di tengah dinamika ekonomi global yang tidak terprediksi karena merupakan intervensi sosial yang fundamental bagi masa depan bangsa.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif di lembaga penelitian Kiprah, Fakhrido Susilo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Dia mengakui munculnya berbagai pendapat terkait program tersebut seperti kebijakan ini baik karena menunjukkan negara hadir memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat atau sebaliknya menganggap sebagai pemborosan anggaran di tengah dinamika ekonomi yang belum menentu.

Menurutnya, dinamika ekonomi global tidak hanya dirasakan Indonesia, seluruh negara di dunia seperti India, Brasil, dan Amerika juga mengalami, tetapi tetap ada tanggung jawab sosial negara yang harus dipenuhi dan mereka tidak menghentikan program midday meal-nya.

"Saya pikir ada banyak instrumen kebijakan yang bisa ditawarkan pemerintah untuk bisa memitigasi atau mengatasi dinamika ekonomi, tanpa harus mengorbankan MBG," ujar Fakhrido. 

Fakhrido juga melihat fenomena orangtua Indonesia yang bisa bekerja pagi, siang, hingga malam karena memiliki lebih dari satu profesi, sehingga membuat perhatian terhadap gizi anak sering terabaikan.

"Adanya MBG justru meringankan beban orang tua, memastikan anak mendapatkan asupan berkualitas tanpa mengganggu produktivitas kerja mereka," ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik President University itu. 

Menurutnya, nutrisi yang ditawarkan MBG bukan sekadar urusan perut kenyang, melainkan pembentuk kemampuan berpikir. Intervensi di level pendidikan tinggi tidak akan sukses jika fondasi gizi pada usia dini rapuh.

Lanjutnya, tanpa gizi yang baik, skor PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia akan sulit bersaing, dan target Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan.

Namun demikian, Fakhrido mendorong aspek efisiensi anggaran MBG bisa lebih baik lagi. Pemerintah diharapkan melakukan studi komparatif agar tata kelola (governance) program ini bisa ditekan biayanya tanpa mengurangi kualitas gizi. 

Pemerintah, lanjutnya, perlu menggandeng lembaga penelitian independen untuk melakukan impact evaluation. Apakah MBG benar-benar meningkatkan angka kehadiran sekolah, efektif menaikkan skor IQ anak atau berdampak langsung pada UMKM dan koperasi lokal, sekaligus studi komparatif dengan program serupa dengan efisiensi tinggi seperti India dan Brasil.

"Menurut saya, selama ini studinya sangat kurang terkait MBG ini. Belum banyak yang melakukan," katanya. 

Dia menegaskan, tanpa data dan riset yang kuat, kebijakan ini akan terus dihantui kontroversi, namun sebagai sebuah investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia, MBG adalah langkah berani yang layak dikawal bersama.

Sementara itu, pakar kesehatan dr Rita Ramayulis, DCN, M Kes menilai MBG adalah solusi konkret pemerintah dalam menjawab kekhawatiran atas semakin jauhnya akses anak-anak terhadap makanan bergizi. "Sekaligus, apabila dimaksimalkan akan mampu menggerakkan perekonomian melalui olahan pangan lokal," katanya.

Kehadiran program MBG, tambahnya, sebenarnya untuk mendekatkan dan memudahkan akses ke makanan bergizi. Salah satu kunci keberhasilannya adalah diversifikasi menu, oleh karena itu agar program ini tidak hanya berorientasi pada menu tunggal seperti ayam goreng, telur, tahu, dan tempe semata.

Penggunaan pangan lokal, menurut dia, sebagai strategi untuk menjaga stok pangan keluarga, sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput sekaligus menjadi kunci efisiensi anggaran yang selama ini menjadi perdebatan publik.

"Kalau kita fokus pada pangan lokal, aneka ragam pangan anak meningkat, lapangan pekerjaan dan pendapatan penduduk pun tentu ikut naik. Jadi efek ekonominya nyata," ujarnya. (*)